DLH Labuhanbatu Diduga Bantut

Dinas Lingkungan Hidup Labuhanbatu (DLH LB) diduga bantut dalam menegakkan tindakan sanksi, hal ini diungkapkan Ketua LSM Baris Labuhanbatu Ramses Sihombing, terkait temuannya di tempat perbelanjaan Brastagi Supermarket Rantau Prapat, yang tidak memiliki Pengolahan Limbah B tiga dan IPAL Domestik sejak berdiri bertahun tahun lalu, Jumat (07/08/2020)http://DLH Labuhanbatu Diduga Bantut

Kadis DLH Nasrullah Ketika dikonfirmasi pertengahan bulan Juli lalu, mengatakan jika pihaknya akan mengirimkan surat teguran dan kemudian akan memberi tindakan sanksi “Kita sudah menyurati dari dulu pak, tapi mereka tidak ada kelanjutannya, ini lah kita kirim teguran baru kita kasi tindakan sanksi,” ungkap Nasrullah

Tetapi diduga janji itu belum terealisasi, informasi yang diterima oleh awak media dari kabid Penaatan, Masdinauli Butar Butar SKM, setelah mereka melakukan kunjungan ke BRASTAGI SUPERMARKET Rantau Prapat, benar brastagi telah beroprasi bertahun tahun tanpa Pengolahan Limbah BIII serta IPAL Domestik,

Kemudian awak media menanyakan apakah Brastagi tidak pernah di beritahu dan disosialisasikan, Namun menurut Masdinauli, sebelum dirinya bertugas di DLH Labuhanbatu, telah mengirimkan surat pemberitahuan dan telah melakukan Sosialisasi sejak 2018

“Mereka tidak ada Pengolahan Limbah B tiga dan IPAL Domestik bang, sejak buka, dan DLH LB telah melakukan pemberitahuan dan sosialisasi, tapi untuk info lebih lengkap tanya aja kasi bang,” sebut Masdinauli

Sedangkan Kasi Penaatan DLH LB Rusli, saat di konfirmasi awak media tidak memberi tanggapan walau pesan sudah memberi tanda terkirim cek list dua hijau.

Menanggapi kinerja DLH LB, Ketua LSM Baris Ramses Sihombing, mengatakan jika perusahaan tersebut telah terbukti melakukan pelanggaran hukum UU no 32 tahun 2009, tentang Lingkungan hidup, sudah selayaknya DLH LB melakukan tindakan penegakan hukum jangan seakan ada apa apanya atau diduga main mata

” Jelas telah beroprasi bertahun tahun tanpa IPAL Domestik dan tanpa pengolahan Limbah B tiga, dan bila mereka ingin membangun IPAL, kami rasa sudah selayaknya ditindak, karena selama ini kan sudah melanggar alias melenggang,” sebut Ramses

Ramses juga mengatakan, kenapa sekarang baru mau urus Izin pengolahan limbah dan bangun IPAL, selama bertahun tahun usaha tersebut berjalan melenggang tanpa tindakan dari DLH LB, Ada Apa?

“Apakah orang orang di DLH LB itu tidak dibenahi pengetahuan tentang itu? Atau ada apa apanya?,” Tambah ramses

Sedangkan jelas di terapkan dalam
Undang-undang Dasar 1945 merujuk pada
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administrasi di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
Dan Baku Mutu Air Limbah, serta pada
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air,” ungkap Ramses dengan kesal
(Tim)