Surat Edaran Gubernur NA : Keluar Masuk Sulsel Wajib Punya Surat Negatif Rapid Test Antigen

Gubernur
Gubernur Sulawesi Selatan. Prof HM Nurdin Abdullah M.Agr
Makassar – Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Prof. HM. Nurdin Abdullah M.Agr mewajibkan setiap orang yang akan masuk dan keluar dari wilayahnya agar dapat menunjukkan surat negatif rapid test antigen untuk mencegah penyebaran virus Corona (COVID-19). Kebijakan ini berlaku mulai 30 Desember 2020 hingga 14 Januari 2021.

Kebijakan yang mewajibkan setiap orang masuk Sulsel menunjukkan surat negatif rapid test antigen ini tertuang dalam Surat Edaran yang diteken Gubernur Sulsel di Makassar pada Rabu (30/12/2020).

Surat Edaran Nomor: 443.2/9469/Dinkes ditujukan kepada;
Panglima Kodam XIV Hasanuudin,
Kapolda Sulsel,
Kajati Sulsel,
Bupati/Wali Kota se-Sulawesi Selatan,
Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN),
Pelaku Perjalan Internasional,
Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat fasilitas umum di seluruh Sulawesi Selatan.

“Bagi yang melakukan perjalanan dengan transportasi udara, wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji rapid test antigen sebelum keberangkatan dan mengisi e-HAC Indonesia,” tegas Gubernur Sulsel dalam surat edarannya tersebut.

Kebijakan ini juga berlaku bagi setiap orang yang akan masuk Sulsel melalui perjalanan darat dan laut.

“Bagi yang melakukan perjalanan melalui transportasi darat dan laut wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji rapid test antigen sebelum keberangkatan,” ungkapnya.

Surat keterangan negatif rapid test antigen tersebut berlaku selama 14 hari kalender sejak tanggal diterbitkan.

Nurdin juga menegaskan surat negatif rapid test antigen tersebut wajib dimiliki setiap pendatang yang baru masuk Sulsel.

“Bagi Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) dari Provinsi Sulawesi Selatan, Surat Keterangan Hasil Negatif Uji Rapid Test Antigen yang masih berlaku dapat dipergunakan untuk perjalanan kembali ke Provinsi Sulawesi Selatan,” katanya.

Perlakuan khusus diberikan bagi anak-anak di bawah usia 12 tahun yang akan masuk Sulsel, di mana mereka tidak perlu memiliki surat keterangan hasil negatif uji rapid test antigen sebagai syarat perjalanan.

“Pelaku Perjalanan Internasional harus mengikuti ketentuan dalam Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 4 Tahun 2020,” ujarnya.

Simak Surat Edaran lengkap Gubernur Sulsel tentang Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat Selama Hari Libur Menyambut Tahun Baru 2021 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru Provinsi Sulawesi Selatan.

Surat Edaran Gubernur Sulsel Nomor : 443.2/9469/Dinkes.

Tentang Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat Selama Hari Libur Menyambut Tahun Baru 2021 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru Provinsi Sulawesi Selatan

Memperhatikan tingginya tingginya tingkat Penularan kasus positif Corona Virus Disease 2019 atau yang lebih dikenal dengan sebutan Covid-19 ini di wilayah Indonesia termasuk Provinsi Sulawesi Selatan dan tingginya potensi kerumunan masyarakat selama libur menyambut tahun baru 2021 di Provensi Sulawesi Selatan, maka perlu bagi semua pihak untuk menjaga kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut, diharapkan kepada seluruh pihak untuk mematuhi protokol kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan masyarakat selama libur menyambut tahun baru 2021 sebagai berikut:

1. Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) yang akan memasuki wilayah Sulawesi Selatan harus mengikuti ketentuan sebagai berikut;
a. Bertanggung jawab atas kesehatan masing-masing, serta tunduk dan patuh terhadap syarat dan ketentuan yang berlaku;
b. Bagi yang melakukan perjalanan dengan transportasi udara, wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif Uji Rapid Test Antigen sebelum keberangkatan dan mengisi e-HAC Indonesia;
c. Bagi yang melakukan perjalanan melalui transportasi darat dan laut wajib menunjukan surat keterangan hasil negatif uji Rapid Test Antigen sebelum keberangkatan;
d. Surat Keterangan Hasil Uji Rapid Test Antigen berlaku selama 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterbitkan;
e. Selama berada di Provinsi Sulawesi Selatan, wajib memiliki Surat Keterangan Hasil negatif Uji Rapid Test Antigen yang masih berlaku;
f. Bagi Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) dari Provinsi Sulawesi Selatan, Surat Keterangan Hasil Negatif Uji Rapid Test Antigen yang masih berlaku dapat dipergunakan untuk perjalanan kembali ke Provinsi Sulawesi Selatan; dan
g. Anak-anak di bawah usia 12 tahun tidak diwajibkan memiliki Surat Keterangan Hasil negatif Uji Rapid Test Antigen sebagai syarat perjalanan.

2. Pelaku Perjalanan Internasional harus mengikuti ketentuan dalam Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 4 Tahun 2020

3. Setiap Orang, Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Pemegang Tanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum yang melaksanakan aktivitas selama Hari Libur Menyambut Tahun Baru 2021:
a. wajib melaksanakan protokol kesehatan yaitu:
1) memakai masker dengan benar;
2) mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau dengan hand sanitizer;
3) membatasi interaksi fisik dan selalu menjaga jarak;
4) tidak boleh berkerumun
5) membatasi aktivitas di tempat umum/keramaian.
b. dilarang keras:
1) menyelenggarakan pesta perayaan tahun baru dan sejenisnya di dalam dan/atau di luar ruangan;
2) menggunakan petasan, kembang api dan sejenisnya; dan
3) mabuk minuman keras.

4. Setiap Orang, Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN), Pelaku Perjalanan Internasional, Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 s/d 3 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Para Bupati/Wali Kota, Camat, Kepada Desa/Lurah, serta pihak yang terkait agar mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, dan mensosialisasikan Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dengan tertib, disiplin dan penuh tanggung jawab.

6. Kepada Panglima KODAM XIV Hasanuddin dan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, dimohon untuk melakukan operasi penegakan disiplin guna memastikan terlaksananya Surat Edaran ini.

7. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak ditandatangani sampai dengan 14 Januari 2021 dan akan dilakukan evaluasi secara ketat sesuai perkembangan kasus temuan COVID-19 di Sulawesi Selatan.

***